Pekerja menjemur ikan asin yang akan dijual ke konsumen. (Republika/Aditya Pradana Putra)
Menurut Agus, masih banyaknya UKM yang belum bersertifikat halal khususnya yang dibina oleh diskoperindagsar dikarenakan beberapa faktor seperti minimnya modal, sulitnya menempuh persyaratan untuk mendapatkan sertifikat tersebut dan minimnya sosialisasi tentang pelabelan tersebut. Sehingga dengan belum adanya label halal itu produk UKM sulit menembus pasar nasional, karena ada beberapa daerah yang mewajibkan seluruh produk yang masuk sudah memiliki label halal dari MUI dan ini menjadi faktor penghambat berkembangnya produk UKM Kabupaten Sukabumi walaupun kualitas produknya bisa dikatakan baik.
"Maka dari itu kami berupaya agar produk UKM khususnya yang kami bina bisa dilengkapi dengan label halal untuk meningkatkan nilai jual dan kepercayaan masyarakat yang mengkonsumsinya," tambahnya.
Dikatakan dia bahwa sebenarnya ada 27 ribu unit UKM di Kabupaten Sukabumi, tetapi dari jumlah itu ada yang dibina oleh dinas lain seperti Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Dinas Peternakan, maupun tidak menginduk kepada dinas manapun atau mandiri dalam menjalankan usahanya. Walaupun demikian seluruh UKM yang ada tersebut akan tetap dibina dan diberikan bantuan khususnya dalam hal permodalan dan promosi agar seluruh UKM bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya.
Sampai saat ini sudah ada beberapa produk UKM yang sudah menembus pasar nasional bahkan mancanegara seperti produk telur ayam arab, pengolahan ikan, cenderamata dan lain-lain. "Untuk yang sudah tembus ke mancanegara biasanya mereka beker jasama dengan eksportir atau pihak ketiga, tetapi masih ada kendala seperti bentuk kemasan dan kuantitas untuk memenuhi permintaan pasar. Tetapi, dengan progam yang kami jalankan diharapkan bisa membantu pelaku UKM dalam mengembangkan usahanya," kata Agus.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar