Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta
Perum Perumnas untuk segera mengembangkan rumah susun dan apartemen
murah di sekitar stasiun kereta api, sebagai salah satu solusi mengatasi
kemacetan di Jakarta.
"Ide pengembangan hunian 'non-landed' di Jakarta dan sekitarnya, terinspirasi ketika saya berkunjung ke Hong Kong. Selain mencegah kemacetan juga menghemat biaya transportasi bagi warga," kata Dahlan usai menjadi pembicara pada seminar 'Keselamatan Perkeretaapian Indonesia 2013' di Jakarta, Selasa (14/5).
Menurut Dahlan, mendirikan menara atau menara rumah susun, apartemen murah dan mengkombinasikannya dengan moda transportasi kereta api maka sangat efektif mengurangi kemacetan akut yang terjadi di Jakarta. Untuk itu tambah Dahlan, ia meminta Perumnas menyisir lahan-lahan kosong dekat stasiun kereta api untuk dibangun rusun dan apartemen murah.
Meski demikian, mantan Dirut PT PLN ini tidak serta merta ide yang diperolehnya dari Hongkong tersebut dengan mudah direalisasikan, karena pasti terbentur birokrasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Ia menambahkan, bahwa di Hongkong ketika membangun sebuah stasiun kereta secara otomatis juga memperoleh izin pembangunan permukiman rumah susun.
Untuk merealisasikannya, Dahlan pun ingin melibatkan BUMN Karya yang membangun rumah susun dan apartemen murah. "Sesungguhnya, kita punya BUMN yang jika dikoordinasikan satu sama lain, Perumnas, BUMN Karya dan KAI, dapat menciptakan apa saja yang terbaik bagi masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan, PT KAI di setiap stasiunnya juga diminta menyediakan lahan parkir yang memadai sehingga tidak saja penghuni rusun dan apartemen murah, tetapi warga di sekitar stasiun juga dapat lebih nyaman untuk menggunakan layanan kereta api.
Sebelumnya, Dirut Perumnas Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto mengatakan saat ini pihaknya sudah mulai bergerak. Rencananya, apartemen yang akan dibangun berlokasi di kawasan Lenteng Agung, dan Tanjung Barat.
Namun diakuinya, pengembangan rusun dan apartemen murah tersebut terkendala ketersediaan lahan. Ada lahan milik KAI di sejumlah lokasi yang masih Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik PT KAI.
"Nanti kalau kita bangun tanahnya dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HBL," tambah Himawan. Selain lahan milik KAI, juga berpotensi dibangun dekat dengan aset-aset Perum PPD yang masih terjangkau dengan stasiun kereta api.
"Ide pengembangan hunian 'non-landed' di Jakarta dan sekitarnya, terinspirasi ketika saya berkunjung ke Hong Kong. Selain mencegah kemacetan juga menghemat biaya transportasi bagi warga," kata Dahlan usai menjadi pembicara pada seminar 'Keselamatan Perkeretaapian Indonesia 2013' di Jakarta, Selasa (14/5).
Menurut Dahlan, mendirikan menara atau menara rumah susun, apartemen murah dan mengkombinasikannya dengan moda transportasi kereta api maka sangat efektif mengurangi kemacetan akut yang terjadi di Jakarta. Untuk itu tambah Dahlan, ia meminta Perumnas menyisir lahan-lahan kosong dekat stasiun kereta api untuk dibangun rusun dan apartemen murah.
Meski demikian, mantan Dirut PT PLN ini tidak serta merta ide yang diperolehnya dari Hongkong tersebut dengan mudah direalisasikan, karena pasti terbentur birokrasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Ia menambahkan, bahwa di Hongkong ketika membangun sebuah stasiun kereta secara otomatis juga memperoleh izin pembangunan permukiman rumah susun.
Untuk merealisasikannya, Dahlan pun ingin melibatkan BUMN Karya yang membangun rumah susun dan apartemen murah. "Sesungguhnya, kita punya BUMN yang jika dikoordinasikan satu sama lain, Perumnas, BUMN Karya dan KAI, dapat menciptakan apa saja yang terbaik bagi masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan, PT KAI di setiap stasiunnya juga diminta menyediakan lahan parkir yang memadai sehingga tidak saja penghuni rusun dan apartemen murah, tetapi warga di sekitar stasiun juga dapat lebih nyaman untuk menggunakan layanan kereta api.
Sebelumnya, Dirut Perumnas Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto mengatakan saat ini pihaknya sudah mulai bergerak. Rencananya, apartemen yang akan dibangun berlokasi di kawasan Lenteng Agung, dan Tanjung Barat.
Namun diakuinya, pengembangan rusun dan apartemen murah tersebut terkendala ketersediaan lahan. Ada lahan milik KAI di sejumlah lokasi yang masih Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik PT KAI.
"Nanti kalau kita bangun tanahnya dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HBL," tambah Himawan. Selain lahan milik KAI, juga berpotensi dibangun dekat dengan aset-aset Perum PPD yang masih terjangkau dengan stasiun kereta api.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar