Foto keluarga saya My beautiful girl 1 My beautiful girl 2 My beautiful girl 3 My beautiful girl 4
Tampilkan postingan dengan label Mikro. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Mikro. Tampilkan semua postingan

Rabu, 15 Mei 2013

Gaharu Kian Diminati Petani


Kayu Gaharu
Kayu Gaharu
Komoditas gaharu menjadi primadona baru industri kayu tanaman. Kayu dengan aroma khas ini dihargai beragam tergantung mutu dan wanginya. Harganya dimulai dari Rp 5 ribu hingga Rp 5 juta per batang. Dari satu pohon berumur 7 tahun, petani bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp 2 juta. 

"Potensi pendapatan petani bisa mencapai Rp 4 miliar per hektare (ha)," ujar petani gaharu Mahmudin Sani dari Forum Gaharu Sumatra Utara, Senin (39/4).

Penentuan harga jual gaharu cukup unik. Harga ditentukan setelah dilakukan proses pembakaran. Semakin wangi aroma yang muncul, semakin tinggi pula harga gaharu tersebut. Selain wangi, ukuran kayu juga menjadi penentu harga jual komoditas gaharu.

Satu hektare (ha) lahan bisa ditanami sekitar 2.000 hingga 2.500 pohon sekali tanam. Budidaya gaharu lazim ditemui di hutan Kalimantan, Sumatera dan Papua. Gaharu produksi hutan hutan Indonesia juga langganan ekspor ke negara Taiwan, Cina dan Arab Saudi. Di Cina, tumbuhan gaharu dipakai sebagai dupa untuk keperluan upacara adat. Gaharu juga menjadi campuran favorit untuk pewangi ruangan, baik yang sudah dalam kemasan ataupun masih alami.

Pemerintah menyatakan dukungan penuh untuk pengembangan industri ini. Sebelumnya Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan berjanji untuk mendukung dari sisi kebijakan regulasi hutan. Dia mengatakan akan menyederhanakan  sistem agar masyarakat mudah membudidayakan hasil hutan dari kegiatan penanaman. Termasuk dalam hal ini yaitu tidak mempersulit pengangkutan gaharu.

Pemanfaatan komoditas kayu tanaman dikatakan lebih mudah dibandingkan dengan kayu hutan alam. Potensi ekonomi gaharu pun cukup besar karena harganya mahal. Di tingkat global, harga gaharu mencapai Rp 300 juta per kilogram (kg). "Gaharu banyak digunakan sebagai aromatherapi di Cina dan Timur Tengah," ujar Menhut.

Pemanfaatan gaharu diatur melalui Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.447/2003. Kementrian Kehutanan menerima setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perdagangan tumbuhan dan satwa liar sebesar Rp 4,901 miliar. Sebanyak Rp 1,07 miliar atau 21,9 persen berasal dari perdagangan gaharu filatia. Sementara itu untuk gaharu malacensis menyumbang pendapatan sebesar Rp 659,1 juta atau 13,3 persen.

Kenaikan Harga BBM Diminta Tak Lupakan Pemberdayaan UMKM


Unjuk rasa tolak kenaikan BBM
Unjuk rasa tolak kenaikan BBM
UMKM DIY Minta Pemberdayaan UMKM Masuk
dalam Diktum Keputusan Kenaikan BBM atau Kompensasi BBM Naik, Harus Ada Penguatan Permodalan UMKM
YOGYAKARTA -- Kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang rencananya akan diberlakukan untuk solar maupun premium dinilai bakal berdampak pada UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro). Oleh sebab itu, bila terjadi kenaikan BBM, seharusnya ada kompensasi untuk UMKM yakni berupa pemberdayaan UMKM.
"Kalau memungkinkan pemberdayaan UMKM ini masuk dalam diktum keputusan kenaikan harga BBM," kata Koordinator UMKM DIY Prasetyo Atmosutidjo pada Republika.
Menurut dia, pemberdayaan UMKM tersebut misalnya dalam bentuk penguatan permodalan UMKM. Menurut dia, apabila kompensasi kenaikan BBM diberikan kepada UMKM dampaknya cukup besar. Apalagi jumlah UMKM di Indonesia mencapai 54 juta unit atau 99,9 persen dari seluruh unit usaha yang ada di Indonesia.
Jika UMKM jatuh maka akan banyak penduduk yang menjadi miskin. Tetapi apabila UMKM kuat, tentu saja juga akan mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia.
Kalau kompensasi kenaikan harga BBM untuk pembangunan infrastruktur, justru kalangan pengusaha besar yang akan menikmatinya dan tidak akan berdampak pada UMKM.
Dengan pemberdayaan dan penguatan modal bagi UMKM bisa menciptakan lapangan kerja lebih banyak lagi. Untuk penguatan modal bagi UMKM ini pengelolaannya bisa lewat lembaga yang sudah ada di daerah masing-masing. Selama ini memang sudah ada kredit lewat perbankan, tetapi persyaratannya sulit diakses UMKM.
Di samping itu, kompensasi BBM juga diperlukan untuk pertanian dan perikanan serta kesehatan. Kalau untuk pendidikan sebetulnya anggarannya sudah banyak.
Hanya saja distribusinya yang salah, lebih banyak untuk pembangunan gedung. Harusnya anggaran untuk pendidikan itu lebih banyak disalurkan untuk tenaga pengajar dan keperluan siswa.

90 Persen UKM di Sukabumi Belum Bersertifikat Halal

Pekerja menjemur ikan asin yang akan dijual ke konsumen. (Republika/Aditya Pradana Putra)
Pekerja menjemur ikan asin yang akan dijual ke konsumen. (Republika/Aditya Pradana Putra)
Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Diskoperindagsar) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mencatat baru 10 persen usaha kecil menengah memiliki sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia. "Ada 3.868 unit UKM yang kami bina dari jumlah tersebut baru sekitar 300 UKM yang sudah bersertifikat halal dari MUI," kata Kepala Bidang UKM Diskoperindagsar Kabupaten Sukabumi Agus Ernawan, Kamis (2/5).

Menurut Agus, masih banyaknya UKM yang belum bersertifikat halal khususnya yang dibina oleh diskoperindagsar dikarenakan beberapa faktor seperti minimnya modal, sulitnya menempuh persyaratan untuk mendapatkan sertifikat tersebut dan minimnya sosialisasi tentang pelabelan tersebut. Sehingga dengan belum adanya label halal itu produk UKM sulit menembus pasar nasional, karena ada beberapa daerah yang mewajibkan seluruh produk yang masuk sudah memiliki label halal dari MUI dan ini menjadi faktor penghambat berkembangnya produk UKM Kabupaten Sukabumi walaupun kualitas produknya bisa dikatakan baik.

"Maka dari itu kami berupaya agar produk UKM khususnya yang kami bina bisa dilengkapi dengan label halal untuk meningkatkan nilai jual dan kepercayaan masyarakat yang mengkonsumsinya," tambahnya.

Dikatakan dia bahwa sebenarnya ada 27 ribu unit UKM di Kabupaten Sukabumi, tetapi dari jumlah itu ada yang dibina oleh dinas lain seperti Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Dinas Peternakan, maupun tidak menginduk kepada dinas manapun atau mandiri dalam menjalankan usahanya. Walaupun demikian seluruh UKM yang ada tersebut akan tetap dibina dan diberikan bantuan khususnya dalam hal permodalan dan promosi agar seluruh UKM bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya.

Sampai saat ini sudah ada beberapa produk UKM yang sudah menembus pasar nasional bahkan mancanegara seperti produk telur ayam arab, pengolahan ikan, cenderamata dan lain-lain. "Untuk yang sudah tembus ke mancanegara biasanya mereka beker jasama dengan eksportir atau pihak ketiga, tetapi masih ada kendala seperti bentuk kemasan dan kuantitas untuk memenuhi permintaan pasar. Tetapi, dengan progam yang kami jalankan diharapkan bisa membantu pelaku UKM dalam mengembangkan usahanya," kata Agus.

Sulsel Kembangkan Industri Rumput Laut


Dua orang petani budidaya rumput laut memisahkan tali pengikat dengan rumput laut hasil panennya (ilustrasi).
Dua orang petani budidaya rumput laut memisahkan tali pengikat dengan rumput laut hasil panennya (ilustrasi).
Pabrik rumput laut ditargetkan berdiri di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan mengatakan sedang menggenjot target produksi sebesar 250 ribu ton per tahun. Saat ini produksi baru mencapai 80 ribu ton per tahun. "Semoga bisa terkejar satu-dua tahun mendatang," ujar Zainuddin Hasan, Jumat (3/5).

Saat ini dikatakan Zainuddin sudah berdatangan tawaran dari sejumlah investor. Namun selama target produksi belum tercapai, budidaya  rumput laut masih menjadi tambahan penghasilan sehari-hari untuk masyarakat. Pembangunan pabrik rumput laut pun sudah direncanakan sejak tahun 2011 silam. 

Satu hektare (ha) lahan bisa menghasilkan rumput laut sebanyak 5 ton. Satu ton rumput laut dihargai Rp 250 ribu. Saat ini Bulukumba memiliki total luas lahan rumput laut sebesar 9 ribu ha. Namun lahan yang berproduksi baru sekitar 6 ribu ha. Zainuddin berencana menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rencana pembangunan rumput laut ini. Pabrik rumput laut rencananya akan dibangun oleh PT Mega Zanur.

Kawasan lain yang juga tertarik pada budidaya rumput laut yaitu Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Satu kilogram (kg) rumput laut dihargai Rp 10 ribu. Biaya produksi yang murah juga membuat masyarakat tertarik mengembangkan industri rumput laut. Satu kali produksi memakan biaya sekitar Rp 100 ribu.

Ditemui dalam kesempatana sama, Asissten 2 Ekonomi  Bidang Pembangunan Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Muhammad Hero mengatakan daerah sedang merancang industri olahan rumput laut. Nantinya rumput laut akan diolah menjadi dodol atau jus.  Pelaku usaha disasar untuk ibu-ibu rumah tangga dan perempuan muda.  "Harus ada nilai tambah, agar masyarakat tertarik mengembangkan rumput laut," ujarnya kepada ROL.

Kabupaten Bantaeng juga tengah mengembangkan industri talas olahan. Setiap tahunnya Kabupaten Bantaeng mampu menghasilkan talas sebanyak 40 ton. Satu kg talas dihargai Rp 5.000. Pemerintah daerah juga tengah mengembangkan laboratorium kultur jaringan untuk kebutuhan ini. Hero mengatakan pihaknya bekerjasama dengan Jepang untuk menghasilkan talas olahan dengan kualitas global.

Petani Sawit Swadaya Tumbuh Pesat


   Pekerja memanen tandan buah segar kelapa sawit.  (ilustrasi)
Pekerja memanen tandan buah segar kelapa sawit. (ilustrasi)
Mantan Menteri Pertanian, Bungaran Saragih memperkirakan petani swadaya yang mengelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia akan tumbuh menjadi 70 persen. Pertumbuhan ini diprediksi terjadi dalam waktu dua puluh tahun mendatang.

Saat ini jumlah petani swadaya di Indonesia baru mencapai 44 persen. "Small-holders akan menjadi dominan," ujarnya Senin (6/5). 

Petani swadaya yang dimaksud ialah mereka yang tidak terikat dengan perusahaan tertentu dalam mengelola kebun sawit. Asosiasi nirlaba  Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO) berniat membantu mengembangkan potensi petani rakyat dalam menggarap kebun sawit.

Sebanyak 10 persen pendapatan dari pembuatan sertifikat minyak sawit berkelanjutan dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Tahun lalu, RSPO mencatat pemasukan sebesar 5,7 juta ringgit Malaysia. "Dana ini untuk membantu small-holders di seluruh dunia," ujar Direktur RSPI Indonesia, Desi Kusumadewi, Senin (6/5). 

Sebagai negara dengan petani sawit swadaya terbanyak, Desi berharap Indonesia mendapatkan dana yang lebih besar dibandingkan negara lain. Bantuan ini menurutnya diberikan untuk mengembangkan potensi petani, bukan untuk mendapatkan sertifikasi yang dikeluarkan RSPO.

Petani yang bisa memperoleh bantuan harus memenuhi persyaratan, antara lain punya kelompok tani dan memiliki  dokumentasi kegiatan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini diperlukan untuk mempermudah koordinasi antara RSPO dengan petani.

Berikut jumlah petani swadaya di seluruh dunia: Indonesia 44 persen, Malaysia 41 persen, Thailand 76 persen, dan Papua Nugini 42 persen.

Usaha Kecil Perlu Kompensasi Kenaikan BBM



Perajin UKM (ilustrasi)
Perajin UKM (ilustrasi)
Pakar keuangan Agus Eko Nugroho mengatakan pemerintah perlu memberikan kompensasi kepada usaha kecil dan mikro yang rentan terkena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Jangan hanya masyarakat miskin saja yang diberikan kompensasi. Usaha kecil dan mikro juga perlu diperhatikan agar produksinya tidak terhenti yang bisa berdampak pada produktivitas nasional," ujarnya di Jakarta, Rabu (8/5).

Ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu mengatakan kompensasi yang diberikan kepada pelaku usaha kecil dan mikro bisa berupa penundaan pembayaran pajak atau pameran-pameran yang mempromosikan produk-produk mereka. Agus mengatakan pemerintah harus jeli melihat sektor-sektor usaha kecil dan mikro mana saja yang paling terbebani dengan kenaikan harga BBM bersubsidi sehingga pelaku usaha yang paling terdampak harus mendapat perhatian.

"Langkah pemerintah menyiapkan kompensasi sudah baik. Sebaiknya sistem kompensasi tidak hanya untuk memperkuat masyarakat miskin saja, tetapi juga dialokasikan kepada pelaku usaha yang terdampak kenaikan harga BBM," tuturnya.

Selain itu, Agus juga menyarankan kepada perbankan supaya melobi pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada nasabah-nasabahnya dari sektor usaha kecil dan mikro yang terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi. "Perbankan perlu ikut mengantisipasi karena kenaikan harga BBM akan memengaruhi biaya produksi sehingga keuntungan usaha menurun dan kemungkinan akan berdampak pada kemampuan nasabah membayar cicilan kredit," katanya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kenaikan harga BBM bersubsidi dilakukan untuk menyehatkan APBN. Namun, pelaksanaannya akan menunggu kesiapan masyarakat, terutama masyarakat miskin, melalui kompensasi kenaikan harga BBM.

Kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi bagi masyarakat miskin berupa program-program yang sudah berjalan saat ini yaitu beras miskin (raskin), beasiswa siswa miskin (BSM) dan program keluarga harapan (PKH). Selain itu, pemerintah juga menyiapakan program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Kompensasi kenaikan harga BBM bagi masyarakat miskin akan dibahas dalam APBNP 2013 yang diharapkan selesei akhir Mei.

Investasi Perikanan di Jabar Masih Nol


Minat serta realisasi investor lokal menanamkan modal di sektor perikanan Jawa Barat pada triwulan I Tahun 2013 tercatat masih nol.
Menurut Kepala Bidang Data Investasi Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Jabar, Harun Darise, dari data yang ada di BPPMD Jabar, kondisi ini berlangsung sejak 2012 lalu.
 “Investasi bidang agribisnis memang harus terus digenjot, sampai saat ini baik PMA (penanaman modal asing) maupun PMDN (penanaman modal dalam negeri) masih minim minat,” ujar Harun akhir pekan lalu.
Menurut Harun  sektor tersebut sebetulnya memiliki peluang investasi mulai dari sisi produksi sampai budidaya. Ia menilai investor masih enggan menanamkan modal karena rata-rata mencari sektor yang perputaran uangnya cepat.
Sektor pertanian dan perikanan, ujarnya, agak lambat perputaran uangnya karena butuh waktu lama untuk berproduksi.“Pengusaha berpikirnya modal harus cepat kembali,padahal produksi ini sifatnya musiman,” katanya.
Harun mengatakan, minimnya minat investasi ini juga ditunjang masih belum mumpuninya dukungan infrastruktur di daerah. Potensi yang ada, akhirnya hanya bisa dimanfaatkan oleh pengusaha lokal dengan modal yang terbatas.  "Jadi memang investasi di sektor perikanan sampai saat ini belum bisa dinikmati, meskipun potensinya besar,” katanya."

Harga Bawang Merah dan Putih Merangkak Naik

 Pedagang memilah dan menimbang bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Selasa (26/3).  (Republika/Wihdan Hidayat)
Pedagang memilah dan menimbang bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Selasa (26/3). (Republika/Wihdan Hidayat)
Harga bawang merah dan bawang putih di tingkat pedagang di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada pekan kedua Mei ini, kembali naik setelah sebelumnya sempat turun.

"Harga bawang merah dan bawang putih minggu ini kembali naik. Kenaikan harga bawang ini hanya tipis saja berkisar seribu rupiah per kilogramnya dan tidak sedrastis dua bulan lalu," kata Gunadi grosir sembako dan kebutuhan dapur 'Amanah Fatonah' di Jalan Bulog, Kalasan, Sleman, Senin (13/5).

Menurutnya, harga bawang merah pekan ini naik dari Rp 27 ribu per kilogram menjadi Rp 28.500 per kilogram, bawang putih jenis kating pekan ini naik dari Rp 23 ribu per kilogram menjadi Rp 25 ribu per kilogram, dan untuk jenis sincau naik dari Rp 15 ribu per kilogram menjadi Rp 16 ribu per kilogram.

Ia mengatakan, untuk harga komoditas lainnya pada pekan ini juga cenderung stabil dan tidak ada perubahan harga yang mencolok. "Harga gula pasir curah tetap sebelas ribu rupiah per kilogram untuk yang merah, sedangkan gula pasir putih Rp 11.500 per kilogram, minyak goreng curah jenis barco naik dari Rp 9.000 per kilogram menjadi Rp 9.500 per kilogram dan minyak goreng sawit naik dari Rp 8.800 per kilogram menjadi sembilan ribu rupiah per kg," katanya memaparkan.

Ia mengatakan, untuk harga tepung terigu merk Segitiga Biru tetap Rp 166.000 per sak atau Rp 7.000 per kilogram, sedangkan terigu Cakra Kembar Rp 171.000 per sak atau Rp 7.500 per kilogram, beras jenis C4 Rp 8.300 per kilogram dan beras mentik wangi Rp 10.000 per kilogram.

Pedagang di Pasar Sleman, Rubinem mengatakan, harga bawang merah dan bawang putih minggu ini naik tipis. "Bawang putih kating naik dari Rp 23.000 per kilogram menjadi Rp 25.000 per kilogram, jenis sincau naik dari Rp 15.000 per kilogram menjadi Rp 16.000 per kilogram, sedangkan harga bawang merah juga naik dari sebelumnya Rp 25.000 per kilogram menjadi Rp28.000 per kilogram," katanya.

Ia mengatakan, untuk harga minyak goreng curah minggu ini naik tipis seperti jenis barco dari Rp 9.000 per kg menjadi Rp 9.500 per kilogram dan jenis sawit dari Rp 8.800 per kilogram menjadi Rp 9.000 per kilogram dan gula pasir curah Rp 11.000 per kilogram. "Persediaan bawang putih dan bawang merah saat ini mencukupi, dan tidak ada kelangkaan," katanya.